Pandemi Covid-19 telah meluluhlantahkan seluruh sektor di seluruh dunia, termasuk Kabupaten Bogor. Namun geliat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menunjukkan peningkatan yang signifikan pasca pandemi Covid-19 melanda.
Dilihat dari indikator makro pembangunan Kabupaten Bogor sejak pandemi Covid-19, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, mulai tahun 2021 kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor cukup mencengangkan dari -1,77% melesat naik jadi 3,55% dan bahkan semakin meningkat pesat pada tahun 2022 menjadi 5,20%.
Indikator lainnya seperti angka pengangguran juga meluncur turun sangat drastis, pada tahun 2020 sebesar 14,29% dan pada tahun 2021 turun menjadi 12,22 % sementara tahun 2022 turun lagi menjadi 10,64 %.
Dari sisi daya beli masyarakat Kabupaten Bogor pun terus mengalami peningkatan yang tadinya tahun 2020 hanya Rp.10.317.000 per tahun setiap orang. Pada 2021 meningkat jadi Rp.10.410.000 per tahun per orang, dan tahun 2022 menjadi Rp.10.860.000 per tahun per orang.
Sebagai akibat dari semakin baiknya indikator makro Kabupaten Bogor otomatis tingkat kemiskinannya juga turun sangat besar tercermin pada tahun 2020 angka kemiskinan berada di 7,69%, sempat naik karena pandemi Covid-19 di tahun 2020. Sejak tahun 2021 kemiskinan di Kabupaten Bogor terus menurun dari 8,13% pada tahun 2021, di tahun 2022 merosot jadi 7,73% berada dibawah Provinsi Jawa Barat.
Bahkan di tahun 2022 Kabupaten Bogor berada di urutan ke 11 dari 27 Kota/Kabupaten se-Jawa Barat. Pada tahun 2021 angka kemiskinan Provinsi sebesar 8,40% sementara di Kabupaten Bogor sebesar 8,13%, sedangkan tahun 2022 angka kemiskinan Jabar sebesar 8,06% dan di Kabupaten Bogor berada di angka 7,73% (jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor berkurang sebanyak 16.500 jiwa).
“Ini luar biasa, tentu ini berkat kerja keras Pemkab Bogor dengan semua pihak, dengan adanya program penanganan kemiskinan, pembangunan dan pemulihan ekonomi pasca Covid. Sangat luar biasa untuk ukuran Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Kabupaten Bogor mampu dan penurunannya sangat drastis,” tegas pihak BPS Kabupaten Bogor.
Hal itu tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, mulai dari peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka pengangguran hingga menurunkan tingkat kemiskinan.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Suryanto Putra menjelaskan, berdasarkan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2018-2023, dimana di dalamnya terdapat program prioritas Pancakarsa, Kabupaten Bogor telah melakukan upaya mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
“Ini kita lakukan secara kolaborasi dan terintegrasi, terlebih di akhir tahun RPJMD. Semua kita lakukan secara optimal, mudah-mudahan lancar sehingga target kinerja yang kita rencanakan bisa tercapai,” paparnya.
Untuk diketahui, berbagai upaya yang telah dilakukan Pemkab Bogor antara lain, pertama penurunan angka pengangguran melalui Bogor Career Center (BCC) yang telah berhasil memfasilitasi 48.578 calon pelamar kerja, dengan jumlah lowongan sebanyak 104 lowongan pekerjaan.
Bahkan dari 48.578 calon pelamar kerja, sebanyak 2.676 berhasil mendapatkan pekerjaan atau sudah bekerja. Selain itu, bagi masyarakat yang belum mendapat pekerjaan, Pemkab Bogor fasilitasi dengan magang di sejumlah perusahaan dan pelayanan pelatihan di Balai Latihan Kerja, total yang sedang mengikuti pelatihan sebanyak 325 orang.
Di bidang pendidikan, Pemkab Bogor fasilitasi dengan bebas biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, dan program beasiswa bagi 1.200 siswa berprestasi untuk jenjang Pendidikan S1.
Sisi dukungan infrastruktur kebijakan bantuan keuangan Satu Milyar Satu Desa (Samisade) dampaknya sangat positif karena, selain untuk penguatan jalan dan pembuatan jalan juga untuk pertanian, perdagangan, mengurangi biaya transportasi dan efisiensi waktu.
“Samisade juga mendukung sektor ekonomi salah satunya untuk sentral ekonomi di desa, pembangunan sanitasi jaringan air bersih, pembangunan tower untuk daerah blank spot. Kita setiap tahun lakukan perbaikan jalan, pemeliharaan, pembuatan jalan baru, dan pelebaran. Semuanya untuk memudahkan aksesibilitas kegiatan perekonomian masyarakat guna mendorong meningkatkan perekonomian masyarakat,” jelasnya
Sedangkan untuk program penurunan angka kemiskinan, dilakukan secara kolaborasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah lainnya, diantaranya, Bantuan PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN-KIS daerah, bantuan diberikan kepada masyarakat miskin yang belum memiliki BPJS, serta bantuan perlindungan kesehatan berupa bantuan uang untuk pengobatan bagi masyarakat yang benar-benar miskin.
“Pendekatan yang sudah dilakukan salah satunya bagaimana mengurangi beban hidup masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan mereka dan ditopang dengan pembinaan usaha mikro, karena diharapkan keluarga miskin bisa meningkatkan dan membangun usaha, yang kami kolaborasikan dengan lembaga usaha mikro, itulah strategi pendekatan kita melalui pendekatan per individu dan juga keluarga,” imbuhnya. **
Discussion about this post