BANJAR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional melaksanakan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas). Gerakan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, tak terkecuali di wilayah Kota Banjar, Jawa Barat.
Di Kota Banjar pelaksanaan Gemapatas dilaksanakan di wilayah Desa Mekarharja, tepatnya di Lapang Desa Mekarharja, Dusun Randegan Rw 05 Desa Mekarharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jumat 03 Februari 2023.
Dalam kesempatan tersebut hadir diantaranya, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum didampingi Kepala ATR/BPN Kanwil Jabar, Wakil Wali Kota Banjar Nana Suryana, Dandim 0613/Ciamis Letkol Inf Wahyu Alfiyan Arisandi, Kapolres Banjar AKBP Bayu Catur Prabowo, Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjar dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintahan Kota Banjar.
Gerakan ini bertujuan untuk percepatan program PTSL di Indonesia. Dimana pemerintah mengajak peran aktif masyarakat untuk segera mengurus hak atas tanah yang dimiliki secara hukum yaitu Sertifikat.
Pada kesempatan tersebut dari wilayah Adipala Kabupaten Cilacap Jawa Tengah secara virtual Menteri ART/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa Presiden menekankan untuk percepatan PTSL. Sementara untuk pemasangan patok serentak merupakan suatu upaya untuk merealisasikan 126 juta bidang tanah di Indonesia.
“Bidang tanah di Indonesia yang baru disertifikat baru 46 juta bidang. Sehingga kalo target masih kurang 80 juta bidang. Maka dari itu Presiden mencanangkan PTSL dan sudah terdaftar 100 juta bidang,” kata Hadi Tjahjanto.
Hadi Tjahjanto juga akan menindak tegas para mafia tanah di Indonesia, salah satunya dengan mewujudkan wilayah kota lengkap. Ketika kota lengkap maka mafia yang datang sudah pasti bukan tanah mereka.
“Kalau sudah terealisasi maka tidak ada mafia tanah. Nongol dikit gebuk,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengajak warga masyarakat Kota Banjar untuk bersama-sama sukseskan Gemapatas. Sehingga program dari Pemerintah demi pelayanan terbaik terhadap masyarakat.
“Harapan kami Kepala Kantor (ART/BPN) ini juga dapat berkomunikasi dengan pihak Kecamatan agar semua tahu tentang program PTSL. Hari ini adalah awal Gemapatas yang berujung mendapatkan sertifikat. Mari kita sukseskan sehingga tidak ada sejengkal tanahpun yang tidak memiliki tuan,” kata Uu.
Di tempat yang sama, Kepala kantor wilayah BPN Jawa Barat Dalu Agung Darmawan menambahkan sampai saat ini di Jabar masih tersisa 8 juta bidang tanah yang belum sertifikat.
“Target tahun ini sekitar 1,5 juta bidang tanah. Semoga 2025 bisa tuntas semua sepanjang kolaborasi dengan pemerintah daerah,” katanya didampingi Kepala BPN Kota Banjar Abid.
Menurutnya program PTSL dimulai sejak 2017 sampai 2022 kemarin sudah mencapai 5 jutaan bidang tanah yang memiliki sertifikat di Jawa Barat.
“Maka dari itu, masyarakat harus disadarkan betapa pentingnya sertifikat tanah sebagai dasar hukum kepemilikan tanah,” ucapnya.
Wakil Wali Kota Banjar Nana Suryana menambahkan, bahwa program Gerakan Masyarakat Pemasangan Patok Batas (Gemapatas) adalah agenda program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap), bagaimana nanti ditindaklanjuti dengan secara admintrasi pembagian sertifikatnya.
“Pematokan ini tujuannya agar tidak terjadi lagi percekcokan. Makanya hastag nya juga Anti Caplok Anti Cekcok. Pemerintah tahu di masyarakat ini sering terjadi pertengkaran karena batas tanah yang tidak jelas, kemudian juga terjadi pencaplokan atas tanah. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal tersebut, pemerintah turun tangan dengan cara adanya pemasangan patok batas,” bebernya.
Nana menegaskan, secara hukum hal ini berkekuatan hukum sehingga hak kepemilikannya jelas.
“Jadi ke depannya, semua tanah milik siapapun di Kota Banjar bersertifikat,” pungkasnya. (Ucup)
Discussion about this post